PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI TAWURAN PELAJAR (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang)

Authors

  • Anis Boehari Universitas Primagraha

Keywords:

Peran Kepolisian, Tawuran Pelajar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang fenomena tawuran pelajar SMK PGRI 1 Kota Serang yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyrakat serta menimbulkan banyak kerugian, berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah dan orang tua namun tawuran pelajar masih terjadi. Oleh karena itu diperlukan peran kepolisian setempat dalam mengatasi masalah tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tawuran antar pelajar, dan peran lembaga kepolisian kecamatan kota Serang dalam upaya mengatasi tawuran pelajar serta kesulitan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif tipe studi kasus dengan lokasi penelitian di SMK PGRI 1 Kota Serang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi di lapangan dan dokumentasi.Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tawuran antarpelajar di SMK PGRI 1 Kota Serang (a) disebabkan oleh faktor psikologis, lingkungan keluarga yang tidak kondusif, kurangnya penanaman nilai-nilai karakter yang berbasis agama, tidak dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik, serta pengaruh teman sebaya terhadap perilaku negatif. (b) Upaya yang dilakukan kepolisian kecamatan kota Serang mengutamakan upaya preventif. berupa penyuluhan, meningkatkan razia di tempat-tempat keramayan pada saat jam belajar, meningkatkan kerja sama dengan pihak sekolah dan masyarakat. Selain itu melakukan upaya represif meliputi mengagalkan dan membubarkan dengan cara paksa bila sedang terjadi tawuran pelajar, dan mengamankan para siswa yang melakukan tawuran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Langkah selanjutnya memanggil pihak orang tua, pihak sekolah dan perwakilan dari tokoh masyarakat untuk mendamaikan keduanya.(c).Kendala yang dihadapi pihak kepolisian kurangnya jumlah personil, minimnya saranan dan prasarana, serta lemahnya perangkat hukum untuk memberikan sangsi yang tegas.

Downloads

Published

2021-06-26

Issue

Section

Articles